Dipublish pada:
DTPEDULI.ORG | BRUSSELS – Suara kemanusiaan bergema kencang di jantung Benua Biru. PErwakilan Indonesia menyuarakan desakan tegas bagi dunia internasional untuk segera menghentikan genosida di Palestina melalui kebijakan nyata dan aksi blokade global terhadap pihak penjajah.
Seruan ini mengemuka dalam ajang Global Sumud Flotilla (GSF) Parliamentary Conference 2026 yang digelar di Brussels, Belgia, pada Rabu (22/4/2026). Konferensi strategis ini dihadiri oleh ratusan delegasi yang terdiri dari anggota parlemen, pembuat kebijakan, aktivis hukum, hingga influencer dari 100 negara di seluruh dunia.
Wanda Hamidah, aktivis GSF 2.0 yang hadir langsung di lokasi konferensi, menekankan bahwa pertemuan di Brussels bukan sekadar seremoni. Menurutnya, fokus utama delegasi adalah merumuskan langkah hukum dan politik (policy making) yang konkret untuk menekan agresor.
"Hari ini berkumpul seluruh anggota parlemen, influencer, lawmakers, dan lawyers di Brussels dari 100 negara. Di sini kita ingin merumuskan sesuatu yang berbentuk policy making untuk menghentikan genosida di Palestina," tegas Wanda di sela konferensi.
Ia memaparkan kondisi terkini di lapangan yang kian mengkhawatirkan. Menurut pantauannya, upaya aneksasi dan okupasi oleh Zionis Israel tidak lagi terbatas di Jalur Gaza, melainkan telah meluas secara sistematis ke wilayah West Bank (Tepi Barat), termasuk Ramallah dan Hebron.
Wanda menyerukan agar pemerintah di seluruh dunia mengambil langkah radikal dengan memutus hubungan diplomasi dan ekonomi sebagai bentuk sanksi atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi.
"Satu-satunya cara untuk menghentikan genosida saat ini adalah cut ties dengan menghentikan kerja sama apa pun, memblokade, dan mengisolasi Zionis Israel serta sekutunya," tambahnya.
Di saat yang bersamaan, pesan menyentuh datang dari tengah laut. Maimon Herawati, Ketua Dewan Pengarah Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) sekaligus Steering Committee GSF 2.0, bergabung dalam konferensi secara daring dari atas kapal yang sedang berlayar menembus blokade Gaza.
Dalam orasinya, Maimon menyoroti kegagalan kolektif pemerintah dunia dalam melindungi nyawa warga sipil. Ia menegaskan bahwa ketika pemegang kekuasaan diam, maka tanggung jawab moral berpindah ke pundak warga biasa untuk bertindak.
"Sebagai warga negara Indonesia, negara dengan komunitas Muslim terbesar di dunia, saya membawa harapan mendalam bahwa bangsa saya dapat memainkan peran yang lebih berarti. Konstitusi 1945 kita secara jelas mengamanatkan sikap menentang kolonialisme. Ini bukan sekadar posisi politik, tapi komitmen moral dan historis," ujar Maimon dengan nada emosional.
Maimon juga membagikan sisi kemanusiaannya sebagai seorang ibu. Ia mengenang kisah memilukan Ritaaj Rihan, bocah Gaza berusia 9 tahun yang tewas ditembak saat sedang belajar di ruang kelasnya, tempat yang seharusnya menjadi ruang paling aman bagi anak-anak.
"Hati saya hancur melihat anak-anak dibunuh di ruang kelas mereka. Tidak ada ibu yang boleh menanggung kehilangan seperti itu. Inilah sebabnya saya memilih untuk berdiri dan bertindak, karena diam di saat seperti ini bukanlah sebuah pilihan," pungkasnya.
Maemon berharap konferensi ini menjadi titik balik bagi dunia untuk mematuhi keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) 2024 dan segera mengakhiri kekejaman di tanah Palestina.
Baca juga: Gabung dalam Misi GSF 2.0, DT Peduli Berangkatkan Relawan Tembus Blokade Gaza
Penyunting: Agus ID
.png)
