DTPEDULI.ORG | BRUSSEL – Delegasi dari berbagai negara berkumpul dalam Global Sumud Flotolla Parliamentary Congress di Brussel, Belgia, pada Rabu (22/4/2026). Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan bersama yang disebut Deklarasi Brussel, yang menegaskan desakan penghentian okupasi, pembukaan akses bantuan kemanusiaan ke Gaza, serta penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan perang. 

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan parlemen dan masyarakat sipil dari berbagai negara. Rangkaian acara ditutup dengan aksi long march dari Square de Meeûs dan Mont des Arts menuju Gedung Parlemen Eropa sebagai simbol solidaritas global terhadap Palestina. 

“Intinya adalah menghentikan penjajahan, membuka akses bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Gaza, serta menghukum pelaku kejahatan kemanusiaan yang selama ini luput dari pertanggungjawaban,” ujarnya. 

Ia menambahkan, deklarasi ini diharapkan dapat mendorong parlemen di masing-masing negara untuk menekan pemerintah agar tidak terlibat dalam praktik yang dianggap mendukung kejahatan kemanusiaan.  

“Kami berharap akan ada gerakan advokasi lanjutan setelah ini,” katanya. 

Senada dengan itu, pakar hukum tata negara Feri Amsari menegaskan pentingnya solidaritas global dalam menghadapi krisis kemanusiaan di Gaza. Menurutnya, blokade yang terjadi telah memperburuk kondisi masyarakat sipil. 

“Pembantaian masih berlangsung dan upaya isolasi Gaza dari dunia luar terus dilakukan. Karena itu, diperlukan persatuan warga dunia untuk benar-benar serius membantu,” ungkap Feri. 

Ia juga menekankan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan historis dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa yang tertindas.  

“Ini bagian dari sejarah panjang bangsa kita dalam mendukung perjuangan kemerdekaan dan keadilan global,” tambahnya. 

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, yang juga turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan bahwa forum tersebut membahas langkah strategis untuk mendorong Israel diadili di Mahkamah Internasional. Ia menilai, peran masyarakat sipil menjadi semakin penting di tengah minimnya efektivitas pemerintah dalam menyelesaikan konflik Palestina. 

“Solidaritas internasional harus diperkuat agar gerakan pembelaan terhadap Palestina lebih efektif. Demonstrasi di depan parlemen menjadi simbol bahwa suara rakyat harus didengar oleh para pengambil kebijakan,” ujarnya. 

Ia juga menyoroti pentingnya mengembalikan fungsi demokrasi yang berpihak pada nilai kemanusiaan.  

“Ini adalah upaya menyadarkan para politisi agar kembali pada hati nurani dalam mendorong perdamaian dunia,” katanya. 

Gustika Jusuf Hatta, perwakilan masyarakat sipil Indonesia, menekankan bahwa perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme telah menjadi bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Ia mengaitkan momentum ini dengan kehadiran Bung Hatta dalam Liga Anti-Imperialisme di Brussel pada 1928. 

“Sejarah menunjukkan bahwa Indonesia memiliki komitmen kuat terhadap perjuangan anti-kolonialisme. Namun, tantangan tersebut masih terus berlangsung hingga hari ini,” ujarnya. 

Ia juga menyoroti pentingnya membuka jalur aman (safe passage) bagi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Menurutnya, peran masyarakat sipil menjadi kunci dalam menjaga konsistensi perjuangan tersebut. 

“Perdamaian dunia adalah amanat konstitusi kita. Karena itu, partisipasi aktif masyarakat menjadi sangat penting,” tuturnya. 

Melalui Deklarasi Brussel, para delegasi berharap muncul langkah nyata dari komunitas internasional untuk menghentikan krisis kemanusiaan di Gaza serta mendorong terwujudnya kemerdekaan Palestina. 

Baca juga: GSF Parliamentary Conference 2026 Desak Dunia Hentikan Genosida Palestina 

Penyunting: Agus ID